ATURAN FAKTUR PPN TERBARU 2013 – Penerbitan Faktur Pajak Sesuai PER-24/PJ/2012

Terhitung 1 April 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Faktur Pajak yang terbaru akan mulai berlaku. PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak memuat beberapa perubahan yang mendasar di bidang Pajak Pertambahan Nilai, terutama terkait dengan tatacara pemberian nomor seri faktur pajak. Dengan berlakunya peraturan ini, Nomor Seri Faktur Pajak tidak lagi menjadi domain Wajib Pajak, karena penomoran faktur pajak akan dilakukan secara sentralisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelum Pengusaha Kena Pajak dapat memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak, terlebih dahulu Pengusaha Kena Pajak mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan Password secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak tesebut dikukuhkan. Kode Aktivasi dan password akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi syarat, sebagai berikut :

Pengusaha Kena Pajak telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
Pengusaha Kena Pajak telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Apabila Pengusaha Kena Pajak memenuhi syarat tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi, yang kemudian dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat Pengusaha Kena Pajak. Kantor Pelayanan Pajak kemudian mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password tersebut. Sehingga Pengusaha Kena Pajak perlu memastikan agar seluruh poin dalam permohonan diisi secara lengkap dan benar. Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diberikan Kode Aktivasi dan Password.

Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi syarat dan/atau karena sesuatu hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan surat pemberitahuan penolakan tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password. Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kode aktivasi kembali setelah memenuhi syarat di atas dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.

Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak menerima Password sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus mengajukan permohonan update email. Apabila Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

Setelah Pengusaha Kena Pajak memperoleh Kode Aktivasi dan Password, barulah Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak dengan syarat Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo, secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.

Dengan berlakunya Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24 ini. Sedangkan Permohonan Kode Aktivasi dan Password dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dapat diajukan oleh PKP mulai tanggal 1 Maret 2013.

Terlampir adalah Formulir yang dipakai untuk mengajukan Permohonan Kode Aktivasi dan Password dan Formulir Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Permohonan Kode Aktivasi dan Password

PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI PAJAK DAERAH


Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak
Nopember 2012

A. Pendahuluan

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

  1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
  2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
  3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
  4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
  5. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

 
 

Tabel 1: Perbandingan BPHTB pada Undang-undang BPHTB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  

UU BPHTB

UU PDRD

Subjek

Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan

(Pasal 4)

Sama

(Pasal 86 Ayat 1)

Objek

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

(Pasal 2 Ayat 1)

Sama

(Pasal 85 ayat 1)

Tarif

Sebesar 5%

(Pasal 5)

Paling Tinggi 5%

(Pasal 88 ayat 1)

NPOPTKP

Paling banyak Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat

(Pasal 7 ayat 1)

Paling rendah Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat

(Pasal 87 Ayat 5)

Paling banyak Rp60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat

(Pasal 7 Ayat 1)

Paling rendah Rp60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat

(Pasal 87 Ayat 4)

BPHTB Terutang

5% x (NPOP – NPOPTKP)

(Pasal 8)

5% (Maksimal) x (NPOP-NPOPTKP)

(Pasal 89)

Keterangan:

DJP masih melaksanakan BPHTB untuk TA 2010, selanjutnya mulai tahun 2011
BPHTB menjadi tanggung jawab Kab/Kota. (Pasal 182 Ayat 2, UU nomor 28/2009)

Sumber:    Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

 
 

Tabel 2: Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  

UU PBB

UU PDRD

Subjek

Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunan

(Pasal 4 Ayat 1)

Sama

(Pasal 78 ayat 1 & 2)

Objek

Bumi dan/atau bangunan

(Pasal 2)

Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 Ayat 1)

Tarif

Sebesar 0,5%

(Pasal 5)

Paling Tinggi 0,3%

(pasal 80)

NJKP

20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%) (Pasal 6)

Tidak Dipergunakan

NJOPTKP

Setinggi-tingginya Rp12 Juta

(Pasal 3 Ayat 3)

Paling Rendah Rp10 Juta

(Pasal 77 Ayat 4)

PBB Terutang

Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau

0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7)

Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)

(Pasal 81)

Keterangan:

DJP masih bertanggung jawab melaksanakan PBB P2 sampai 31 Desember 2013 sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota berdasarkan Perda. Namun mulai tahun 2014 pengelolaan
PBB menjadi tanggung jawab Kab/Kota.

Sumber:    Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

 
 

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Matriks penambahan jenis Pajak Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

 
 

Tabel 3: Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28/2009

UU 34/2000

UU 28/2009

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

6. Pajak Parkir

7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C

1.    Pajak Hotel

2.    Pajak Restoran

3.    Pajak Hiburan

4.    Pajak Reklame

5.    Pajak Penerangan Jalan

6.    Pajak Parkir

7.    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)

8.    Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)

9.    Pajak Sarang Burung Walet (baru)

10.    PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)

11.    Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan (baru) 

Sumber:    Materi Presentasi “PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

 
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Kota Surabaya merupakan kota pertama yang menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2. Dengan demikian Pemerintah Kota Surabaya menjadi pilot project bagi pelaksanaan pengalihan pengelolaan penerimaan dari sektor PBB-P2. Keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola penerimaan dari sektor PBB-P2 dapat menjadi contoh dan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Kemudian, agar terciptanya kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah
  2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat
  3. Menjaga kualitas pelayanan kepada WP, dan
  4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga

 
 

Manfaat Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mempu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 % dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan pendapatan asli daerah pasca pengalihan PBB-P2 dan BPHTB adalah kota Surabaya. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010, PAD kota Surabaya hanya Rp.1 Triliun. Di tahun 2011, PAD kota Surabaya akan menjadi Rp.2 Triliun. Beliau manambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB. (Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010, hal. 8).

Gambar 1: Perbandingan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Sebelum dan Setelah Pengalihan

Sumber:    Materi Presentasi “PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

B. Tahapan pengalihan pengelolaan PBB dan PBHTB

1. PBB

Tabel 4. Jumlah Kab./Kota Penerima Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Tahun 2011-2014

Tahun

2011

2012

2013

2014

Jumlah Kab./Kota

1

17

105

369

Keterangan

Kota Surabaya

1.      Kota Depok

2.      Kab. Bogor

3.      Kota Palembang

4.      Kota Bandar Lampung

5.      Kota Gorontalo

6.      Kota Medan

7.      Kab. Deli Serdang

8.      Kota Palu

9.      Kota Pekanbaru

10.   Kota Balikpapan

11.   Kota Samarinda

12.   Kota Pontianak

13.   Kab. Sidoarjo

14.   Kab. Gresik

15.   Kota Semarang

16.   Kab. Sukoharjo

17.   Kota Yogyakarta

  

1.         Kota Banda Aceh

2.         Kab. Bengkulu Utara

3.         Kab. Lampung Tengah

4.         Kab. Way Kanan

5.         Kab. Tulang Bawang Barat

6.         Kota Metro

7.         Kab. Mukomuko

8.         Kab. Muaro Jambi

9.         Kab. Batang Hari

10.      Kota Tanah Datar

11.      Kab. Merangin

12.      Kota Padang

13.      Kab. Belitung Timur

14.      Kab. Musi Banyuasin

15.      Kota Pangkalpinang

16.      Kota Binjai

17.      Kab. Serdang Bedagai

18.      Kab. Asahan

19.      Kab. Batubara

20.      Kab. Labuhanbatu Utara

21.      Kab. Simalungun

22.      Kota Pematangsiantar

23.      Kab. Sibolga

24.      Kota Tanjungpinang

25.      Kota Batam

26.      Kab. Indragiri Hulu

27.      Kab. Kuantan Singingi

28.      Kab. Kampar

29.      Kab. Rokan Hulu

30.      Kab. Rokan Hilir

31.      Kota Dumai

32.      Kab. Pelalawan

33.      Kab. Siak

34.      Provinsi DKI Jakarta

35.      Kab. Pandeglang

36.      Kota Bandung

37.      Kota Tasikmalaya

38.      Kab. Bandung

39.      Kab. Bandung Barat

40.      Kota Cimahi

41.      Kota Banjar

42.      Kab. Sukabumi

43.      Kab. Karawang

44.      Kab. Bekasi

45.      Kota Bogor

46.      Kab. Majalengka

47.      Kota Cirebon

48.      Kota Bekasi

49.      Kab. Bantul

50.      Kab. Sleman

51.      Kab. Demak

52.      Kab. Batang

53.      Kota Rembang

54.      Kab. Grobogan

55.      Kab. Semarang

56.      Kota Tegal

57.      Kab. Tegal

58.      Kota Pemalang

59.      Kota Pekalongan

60.      Kab. Pekalongan

61.      Kab. Kudus

62.      Kab. Banyumas

63.      Kab. Klaten

64.      Kab. Wonosobo

65.      Kab. Temanggung

66.      Kota Surakarta

67.      Kab. Cilacap

68.      Kota Magelang

69.      Kab. Magelang

70.      Kab. Purworejo

71.      Kab. Karanganyar

72.      Kab. Kebumen

73.      Kab. Boyolali

74.      Kota Mojokerto

75.      Kab. Mojokerto

76.      Kab. Bojonegoro

77.      Kab. Tuban

78.      Kab. Ponorogo

79.      Kab. Jember

80.      Kota Kediri

81.      Kota Malang

82.      Kab. Pasuruan

83.      Kota Pasuruan

84.      Kab. Kediri

85.      Kota Batu

86.      Kab. Banyuwangi

87.      Kota Probolinggo

88.      Kab. Badung

89.      Kota Denpasar

90.      Kab. Jembrana

91.      Kab. Tabanan

92.      Kab. Lombok Barat

93.      Kota Mataram

94.      Kab. Kubu Raya

95.      Kota Tarakan

96.      Kota Bontang

97.      Kab. Berau

98.      Kab. Kutai Barat

99.      Kota Banjarmasin

100.   Kab. Katingan

101.   Kab. Gowa

102.   Kab. Kolaka

103.   Kota Makassar

104.   Kab. Mimika

105.   Kab. Fak Fak

Sisanya 

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pajak

 
 

Pada tahun 2011 hanya Kota Surabaya yang telah mendapatkan pengalihan atas pengelolaan PBB dari sektor perkotaan dan perdesaan.Kota ini merupakan satu-satunya kota yang telah siap melakukan pengelolaan PBB dari sektor P2 tersebut. Untuk tahun 2012, 17 kab./kota telah menyatakan diri siap untuk mengelola PBB dari sektor P2. Kemudian, sebanyak 105 kab./kota telah menyatakan kesiapannya dalam mengelola PBB sektor P2. Dan pada tahap terakhir, diharapkan seluruh kab./kota yang belum menerima pengalihan pengelolaan PBB sektor P2 (sebanyak 369 kab./Kota) sudah mempersiapkan diri untuk menerima pengalihan tersebut sehingga diharapkan pada tahun 2014 seluruh kab./kota di Indonesia sudah sepenuhnya melakukan pengelolaan PBB sektor P2 nya masing-masing.

 
 

2. BPHTB

Sejak tanggal 1 Januari 2011, setiap pemerintah Kab./kota telah menerima pengalihan pengelolaan BPHTB dari pemerintah pusat.

 
 

C. Tugas Para Pihak dalam Pengelolaan PBB dan BPHTB

Pihak-pihak yang berperan dalam persiapan pengalihan PBB-P2 seperti tercantum pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat (DJP dan DJPK)

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dipikul bersama oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). DJP bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan Pemerintah Daerah hasil kompilasi berupa:

  1. Peraturan Pelaksanaan PBB-P2,
  2. Standard Operating Procedure (SOP) terkait PBB-P2,
  3. Struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak terkait pemungutan PBB-P2,
  4. Data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya,
  5. SK Menkeu mengenai Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun wakti 10 tahun sebelum tahun pengalihan,
  6. Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai Tanah dalam bentuk softcopy,
  7. Salinan basis data PBB-P2 sebelum Tahun Pengalihan,
  8. Salinan Sistem Aplikasi terkait PBB-P2 beserta source code-nya.

 
 

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab DJP tersebut, DJP telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. menyampaikan salinan Peraturan BPBHTB dan PBB-P2
  2. menyampaikan Standard Operating Procedures Pengelolaan BPHTB dan PBB-P2
  3. menyampaikan Struktur, Tugas dan Fungsi Pengelolaan BPBHTB dan PBB-P2
  4. menyampaikan Data Tunggakan BPHTB dan PBB-P2
  5. menyampaikan Data NJOP, NJOPTKP, NPOPTKP, Peta, SISMIOP
  6. Aplikasi SISMIOP dan sourcecode
  7. sosialisasi ke Stakeholder (Wajib Pajak, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang, Bank, Pemerintah Daerah)
  8. asistensi ke Pemerintah Daerah

 
 

Kemudian, tugas dan tanggung jawab DJPK adalah:

  1. menggandakan hasil kompilasi tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah,
  2. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah.

 
 

2. Kementerian Dalam Negeri

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan bersama oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk:

  1. penyiapan pedoman struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah,
  2. pemberian bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan teknis, dan
  3. pelaksanaan supervisi dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2.

 
 

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan:

  1. sarana dan prasarana,
  2. struktur organisasi dan tata kerja,
  3. sumber daya manusia,
  4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP,
  5. kerja sama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan
  6. pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.

 
 

Matriks persiapan (tugas dan tanggung jawab) Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

 Tabel 5: Matriks Persiapan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan PBB-P2

Sumber:    Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Juni 2012

 
 

Sehubungan dengan persiapan tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi beberapa hal dimiliki dan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat (DJP) sebagai berikut:

  1. Sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan),
  2. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan,
  3. Peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (Aparatur) melalui pelatihan,
  4. Sistem manajemen informasi objek pajak.

 
 

Sehubungan dengan persiapan sarana dan prasarana Teknologi Informasi, Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana Teknologi Informasi seperti yang telah dimiliki oleh Pemerintah Pusat (DJP) sebagai berikut:

 
 

Tabel 6: Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi

Sumber:    Materi Presentasi “PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

 
 

Sebagai contoh pelaksanaan, Pemerintah Daerah/Kota yang belum menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 dapat mempelajari dan meniru persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai berikut:

  1. membangun kerja sama dengan semua pihak yang terkait dengan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Dispenda dari tingkat kota sampai dengan kelurahan, serta Kantor Wilayah Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Surabaya,
  2. membuat peraturan daerah mengenai PBB-P2 dan BPHTB,
  3. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja. Dalam hal ini Pemkot Surabaya sudah menyiapkan Standard Operational Procedure (SOP),
  4. menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan training dan memagangkan staf-stafnya secara bergantian, dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan, dan
  5. dari sisi sarana dan prasarana, Pemkot Surabaya telah menyiapkan 8 cabang Dinas Pendapatan, 8 mobil keliling PBB, serta 31 Kantor Kecamatan yang bekerja sama dengan bank swasta, melakukan pengadaan peralatan dan pengadaan barang percetakan, serta menyiapkan aplikasi pendataan yang online dengan data yang dimiliki oleh BPN dan notaris PPAT.

 
 

Penutup/Kesimpulan

Sebagaimana diamanatkan oleh UU PDRD, PBB Perdesaan dan Perkotaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Kab./Kota) selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013. Dengan demikian, maka mulai Tahun pajak 2014, PBB P2 menjadi Pajak Kab./Kota. Untuk dapat memungut PBB P2, maka salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pemda adalah menyiapkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya..

Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, daerah tersebut akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan amanat pada pasal 180 Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan penuh pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, daerah dituntut untuk mempersiapkan diri.


Peraturan Terkait:

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

 

PTKP 2013 ( Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 )

Hey Sahabat Pajak,

Ada berita gembira bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, karena mulai 1 Januari 2013 besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mengalami kenaikan. Kenaikan PTKP tersebut akan berpengaruh kepada jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar akan berkurang jika asumsi penghasilan yang sahabat pajak terima adalah tetap.
Untuk pribadi Wajib Pajak semula besarnya PTKP setahun adalah Rp 15.840.000, sekarang menjadi Rp 24.300.000 atau sama dengan Rp 2.025.000 per bulan. Ketentuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru tahun 2013 tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Berikut disampaikan besar PTKP yang baru serta perbandingannya dengan PTKP yang lama.
Keterangan PTKP Baru PTKP Lama
Diri Sendiri 24,300,000.00 15,840,000.00
Tambahan WP Kawin 2,025,000.00 1,320,000.00
Tambahan Istri Bekerja 24,300,000.00 15,840,000.00
Tambahan Tanggungan 2,025,000.00 1,320,000.00

Adapun kutipan PMK tersebut adalah sebagai berikut :
Pasal 1

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan mengenai tata cara penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 3

Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Sahabat nokomang yang ingin mendownload peraturan tersebut dapat mengunduh link ini “download_peraturan

Salam noko :)

Berkenalan Layanan Unggulan Perpajakan Bagi Anda

Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan adalah nilai-nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang juga menjadi pegangan bagi seluruh staf Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu berusaha memberi yang terbaik untuk masyarakat dan khususnya Wajib Pajak (WP) di seluruh Indonesia.

Pertama, Integritas, menurut Nilai-Nilai Kemenkeu adalah berpikir, berkata, berperilaku dan betindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Ada dua perilaku utama untuk menjadi yang berintegritas, yaitu: (1) bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; dan (2) menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

Kedua profesionalisme, yaitu bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Untuk mewujudkannya, ada dua perilaku utama yang harus dimiliki, yaitu: (1) mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas; dan (2) bekerja dengan hati.

Ketiga Sinergi, adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dibutuhkan dua perilaku utama agar bisa sinergi, yaitu: (1) memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati; dan (2) menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

Keempat Pelayanan, yaitu memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Perlu dua perilaku utama untuk mewujudkannya, yaitu: (1) melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan (2) bersikap proaktif dan cepat tanggap.

Terakhir kelima adalah Kesempurnaan, yakni senantiasa melakukan upaya perbaikan terus menerus di segala bidang untuk menjadi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dua perilaku utama kesempurnaan adalah: (1) melakukan perbaikan terus menerus; dan (2) mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Secara konkrit, melalui lima nilai-nilai keutamaan ini, DJP terus memberikan 16 (enam belas) layanan unggulan. Layanan unggulan yang pertama adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam 1 (satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap atau 1(satu) hari kerja sejak informasi pendaftaran melalui Sistem e-Registration diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi secara lengkap.

Layanan unggulan kedua adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Layanan unggulan ketiga adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam waktu:

7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh WP yang memenuhi kriteria tertentu (WP Patuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), melalui penelitian;
1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP, melalui penelitian; (3) hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP melalui:
Pemeriksaan Kantor paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
Pemeriksaan Lapangan paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Layanan unggulan keempat adalah Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dalam 3 (tiga) minggu sejak :

Permohonan WP diterima;
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)/Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diterbitkan;
Surat Keputusan (SK) Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan; dan
Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

Layanan unggulan kelima adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak Pengasilan (PPh), PPN, dan Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam 9 (sembilan) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima. Layanan Unggulan Keenam adalah Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor dalam 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap.

Layanan unggulan ketujuh adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh:

KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan pengurangan diterima;
Kantor Wilayah DJP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengurangan diterima; dan
Kantor Pusat DJP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak permohonan pengurangan diterima.

Layanan unggulan kedelapan adalah Pelayanan Pendaftaran Obyek Pajak Baru dengan Penelitian Kantor dalam 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap. Layanan Unggulan Kesembilan adalah Pelayanan Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Obyek dan Subjek PBB dalam 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap.

Layanan unggulan kesepuluh adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 dalam 1 (satu) bulan sejak permohonan WP diterima secara lengkap. Layanan Unggulan Kesebelas adalahPelayanan Penyelesaian Permohonan SKB Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Layanan unggulan keduabelas adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan SKB PPh atas Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diterima secara lengkap. Layanan Unggulan Ketigabelas adalahPelayanan Penyelesaian Permohonan SKB PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu dalam 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.

Layanan unggulan keempatbelas adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan PBB dalam 9 (sembilan) bulan sejak surat permohonan diterima. Layanan Unggulan Kelimabelas adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan lengkap.

Terakhir, layanan unggulan keenambelas adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dalam 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas lengkap permohonan WP.

Seluruh layanan yang diberikan DJP tidak dipungut biaya apapun. Dengan mengenal layanan unggulan DJP diharapkan WP dapat memanfaatkan layanan tersebut dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bangga Bayar Pajak!

sumber : http://www.pajak.go.id

Meneropong Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Melaksanakan kewajiban pajak terasa mudah jika Wajib Pajak (WP) memahami siklus hak dan kewajiban WP serta membiasakan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengikuti alur siklus tersebut. Setelah WP melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih terdapat 6 kewajiban pajak lainnya, yaitu: (1) Kewajiban pembayaran pajak; (2) Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak; (3) Kewajiban pelaporan pajak; (4) Kewajiban pembukuan/pencatatan; (5) Kewajiban dalam hal diperiksa; dan (6) Kewajiban memberi data.

Dalam hal kewajiban pembayaran, ada 4 hal yang mesti diperhatikan: (1) WP wajib membayar sendiri pajak terutang, meliputi: pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) setiap bulan (PPh Pasal 25) dan pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29); (2) WP wajib membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 serta PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri; (3) WP wajib membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun kepada pihak yang ditunjuk pemerintah; dan (4) WP wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau melalui perangkat desa.

Dalam kewajiban pembayaran pajak, juga meliputi kewajiban untuk membayar atau melunasi utang pajak yang timbul karena pemeriksaan pajak. Utang pajak akibat hasil pemeriksaan bisa tercantum dalam: (1) Surat Tagihan Pajak (STP); (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); (4) Surat Keputusan Pembetulan, (5) Surat Keputusan Keberatan, dan (6) Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Selain pembayaran yang dilakukan sendiri, terdapat mekanisme pembayaran lainnya yaitu dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah bendahara pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Apabila WP tergolong sebagai subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong/pemungut pajak.

Pajak yang telah dibayar tersebut wajib dilaporkan. Pelaporan pajak dapat disampaikan di tempat-tempat berikut: (1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungannya; (2) Drop Box; (3) e-Filing; dan/atau melalui (4) Mobil Pajak atau Pojok Pajak. WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT juga digunakan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. SPT terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

Kewajiban berikutnya adalah pembukuan/pencatatan. Pembukuan diwajibkan bagi WP Badan dan WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dengan pengecualian apabila omsetnya dalam satu tahun di bawah Rp 4,8 milyar. Sedangkan bagi WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di bawah Rp 4,8 milyar setahun atau tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Pembukuan dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Sedangkan pencatatan dilaksanakan untuk mengumpulkan data tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Jika WP diperiksa, maka WP wajib: (1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; (2) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, WP wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelolah secara elektronik; (3) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan; (4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; (5) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; dan (6) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

Kewajiban terakhir dari WP adalah kewajiban untuk memberi data dan informasi. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.

Tujuh kewajiban WP tersebut diimbangi dengan dua belas hak pokok WP. Yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Di mana jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka WP mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Khusus untuk WP yang masuk kriteria WP Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. WP dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara: (1) Melalui Surat Pemberitahuan (SPT); atau (2) dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka WP berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

Hak yang kedua adalah hak dalam hal dilakukan pemeriksaan, maka WP berhak: (1) Meminta Surat Perintah Pemeriksaan; (2) Melihat tanda pengenal pemeriksa; (3) Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan; (4) Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT; (5) Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan; dan (6) Meminta review kepada Kantor Wilayah DJP terkait hasil pemeriksaan.

Hak yang ketiga adalah hak untuk mengajukan keberatan, banding atau gugatan, serta peninjauan kembali. Di mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika WP tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya jika belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka WP dapat mengajukan banding atau gugatan. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh WP dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).

Hak yang keempat adalah hak kerahasiaan WP. WP dijamin kerahasiaannya atas: SPT, Laporan Keuangan, data-data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; dan dokumen atau rahasia WP lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya delapan hak-hak lainnya bagi WP meliputi: (1) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak; (2) hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan; (3) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25; (4) Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (5) Hak untuk pembebasan pajak; (6) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; (7) Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah; dan (8) Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

Dengan memahami siklus hak dan kewajiban WP, diharapkan setiap WP di Indonesia tidak ragu lagi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sekaligus menikmati hak-haknya. Bangga bayar Pajak!

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah serta aparatur perpajakan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik, dipandang perlu mengatur tentang kewajiban pihak lain memberikan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang tersebut, dengan Peraturan Pemerintah.

FORMULIR SPT PPh dan SPT MASA PPN 2011 (New Version)

Tahun 2011 telah kita lalui lebih dari setengah perjalanan, kewajiban menyampaikan perhitungan pajak penghasilan selama tahun 2011 dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun Badan telah di depan mata. Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun Badan, berikut ini disampaikan ketentuan mengenai bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/ Badan terbaru untuk tahun pajak 2010 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 34/PJ/2010.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat tiga jenis SPT Tahunan PPh yaitu:

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bentuk Formulir 1770
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bentuk Formulir 1770 S
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bentuk Formulir 1770 SS

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bentuk Formulir 1770

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 ) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
dari satu atau lebih pemberi kerja;
penghasilan lain,
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PER – 34/PJ/2010.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bentuk Formulir 1770 S

Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S ) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

dari satu atau lebih pemberi kerja;
dari dalam negeri lainnya; dan/atau
yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final,
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PER – 34/PJ/2010.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bentuk Formulir 1770 SS

Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) bagi Wajib Pajak:

yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan
tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V PER – 34/PJ/2010.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Formulir 1770 SS maka Lampiran Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa Bukti Pemotongan 1721 A1 dan/atau 1721 A2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir 1770 SS.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan Lampiran-Lampirannya) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI PER – 34/PJ/2010.
Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (Formulir 1771/$ dan Lampiran-Lampirannya) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII PER – 34/PJ/2010.

Download Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/ Badan dan PPN beserta petunjuk pengisiannya terbaru untuk tahun pajak 2010

SPT TAHUNAN OP 1770 versi excel
SPT TAHUNAN OP 1770 versi pdf
SPT TAHUNAN OP 1770S versi excel
SPT TAHUNAN OP 1770SS
SPT TAHUNAN BADAN 1771
SPT MASA PPN 1111 (versi excel)
SPT MASA PPN 1111 (versi PDF ISIAN)
Demikian semoga bermanfaat.

Salam Sejahtera,

Wira Widiana
Penulis

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.